Surabaya, Mediamedia.id – Gagasan transformasi PROJO dari organisasi relawan menjadi partai politik mendapat dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PROJO Jawa Timur.
Sekretaris DPD PROJO Jawa Timur, Tomi Hartono Wibowo, menilai perubahan tersebut layak dipertimbangkan sebagai langkah strategis untuk membawa perjuangan PROJO ke ruang politik yang lebih formal.
Menurut Tomi, selama lebih dari satu dekade PROJO telah membuktikan diri sebagai kekuatan relawan yang mampu membangun jaringan hingga berbagai daerah dan berkontribusi dalam perjalanan politik nasional.
Pengalaman tersebut, kata dia, menjadi modal kuat apabila PROJO ingin mengambil peran yang lebih besar melalui jalur politik.
“Saya melihat gagasan PROJO bertransformasi dari gerakan relawan menjadi partai politik merupakan sesuatu yang sangat realistis untuk dibicarakan. Bahkan, menurut saya, ini bisa menjadi momentum bagi PROJO untuk naik kelas dari sekadar kekuatan pendukung menjadi kekuatan politik yang ikut menentukan arah kebijakan negara,” ujar Tomi.
Relawan Selama Ini Punya Kekuatan Besar
Tomi mengatakan, kekuatan utama PROJO selama ini berada pada basis kerelawanan dan militansi kader di daerah.
Namun, kekuatan tersebut dinilai akan memiliki daya tawar yang lebih besar apabila diwujudkan dalam institusi politik formal.
Menurutnya, relawan memiliki peran besar dalam memenangkan kontestasi politik. Akan tetapi, setelah pemilu selesai, kewenangan untuk membuat regulasi, menentukan anggaran dan menyusun kebijakan publik tetap berada di tangan lembaga politik formal.
“Kita sudah membuktikan bahwa gerakan relawan mampu mengantarkan dan memenangkan pemimpin. Tetapi setelah kemenangan itu, ruang pengambilan keputusan tetap berada di institusi politik. Karena itu, tidak salah kalau sekarang kita berpikir bagaimana kekuatan relawan ini bisa masuk ke dalam sistem dan ikut menentukan kebijakan,” jelasnya.
Ia menilai transformasi tersebut bukan berarti PROJO meninggalkan nilai-nilai kerelawanan.
Sebaliknya, nilai tersebut justru harus menjadi fondasi apabila PROJO benar-benar membentuk partai politik.
Bukan Sekadar Menjadi Partai Baru
Tomi menegaskan, jika PROJO kelak berubah menjadi partai politik, keberadaannya harus memiliki karakter yang berbeda.
Partai yang dibangun, menurutnya, tidak boleh sekadar menjadi kendaraan politik bagi elite untuk memperoleh jabatan atau kursi kekuasaan.
“Kalau PROJO menjadi partai politik, jangan hanya menambah satu nama di surat suara. Harus ada warna dan gagasan yang berbeda. Partai ini harus lahir dari kekuatan masyarakat, dibangun dari bawah dan tetap membawa semangat kerelawanan,” tegasnya.
Ia menyebut isu kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan petani dan nelayan, pendidikan, kesehatan serta pemerataan pembangunan dapat menjadi bagian dari platform perjuangan.
“Partai politik jangan hanya bicara soal kursi. Kursi itu alat. Kekuasaan juga alat. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kekuasaan digunakan untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat,” katanya.
Momentum Menuju 2029
Tomi menilai perjalanan menuju Pemilu 2029 dapat menjadi momentum bagi PROJO untuk melakukan konsolidasi sekaligus mematangkan gagasan transformasi organisasi.
Menurutnya, PROJO harus berani memikirkan masa depan jauh ke depan dan tidak bergantung pada satu figur maupun satu momentum politik.
“Kalau kita berbicara tentang 2029, jangan hanya berpikir siapa yang akan didukung. Kita juga harus berpikir, apakah PROJO akan terus berada di luar arena politik formal atau mulai membangun kekuatan politik sendiri. Saya pribadi melihat peluang transformasi itu sangat terbuka,” ujarnya.
Menurut Tomi, pengalaman organisasi, jaringan daerah dan basis kader merupakan modal awal yang tidak dimiliki oleh semua organisasi masyarakat.
Karena itu, apabila seluruh elemen PROJO memiliki kehendak yang sama, menurutnya, gagasan tersebut dapat dikembangkan menjadi agenda organisasi yang lebih konkret.
Jatim Siap Mendorong Diskusi
Sebagai bagian dari keluarga besar PROJO di tingkat daerah, DPD PROJO Jawa Timur, kata Tomi, siap mendorong pembahasan mengenai transformasi tersebut.
Namun, ia menekankan prosesnya harus tetap melalui mekanisme organisasi dan mendapatkan legitimasi dari seluruh keluarga besar PROJO.
“Saya mendukung gagasan PROJO menjadi partai politik. Tetapi keputusan sebesar ini tentu bukan keputusan pribadi saya dan bukan pula keputusan DPD Jawa Timur. Harus ada proses organisasi, pembahasan di tingkat daerah sampai pusat, dan tentunya mendengarkan aspirasi seluruh kader,” ungkapnya.
Ia menilai dukungan terhadap transformasi tersebut harus dibangun melalui kajian yang matang, termasuk mengenai ideologi, platform politik, sistem kaderisasi, struktur organisasi hingga strategi menghadapi kontestasi elektoral.
Dari Pendukung Menjadi Penentu
Tomi berpandangan bahwa sudah saatnya PROJO mulai memikirkan perubahan posisi dari kekuatan pendukung menjadi kekuatan penentu.
Selama ini, menurutnya, PROJO telah menunjukkan kemampuan menggerakkan masyarakat dalam berbagai agenda politik.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana kekuatan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kekuatan politik yang mampu melahirkan kader dan pemimpin.
“Kalau selama ini kita bisa mendukung dan mengantarkan seseorang menjadi pemimpin, kenapa tidak kita persiapkan kader sendiri untuk menjadi pemimpin? Kalau selama ini kita mengawal kebijakan, kenapa tidak suatu saat kita ikut membuat kebijakan?” katanya.
Tomi menambahkan, transformasi menjadi partai politik justru dapat menjadi sarana untuk memastikan kader-kader PROJO memiliki ruang yang lebih luas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Bagi saya, PROJO sudah memiliki modal sosial, pengalaman dan jaringan. Tinggal keberanian untuk menentukan apakah modal besar itu akan terus digunakan sebagai gerakan relawan atau dikembangkan menjadi kekuatan politik formal. Saya cenderung mendukung PROJO mengambil langkah transformasi tersebut,” pungkas Tomi. (red)
Editor : Canda
