Jombang, Mediamedia.id – Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi yang harmonis menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dirancang pemerintah daerah. Pokir dinilai sebagai instrumen penting untuk menghubungkan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput dengan program yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pokir memastikan perencanaan pembangunan tidak semata berbasis data teknokratik, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” ujar Hadi, Sabtu (28/2).
Lebih lanjut, ia memaparkan terdapat tiga pilar utama yang menjadi landasan kedudukan Pokir dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Pilar pertama adalah menjamin representasi rakyat. Sebagai wakil masyarakat, anggota DPRD dinilai memahami secara mendalam kondisi serta kebutuhan konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
Pilar kedua, mendorong partisipasi publik. Melalui kegiatan reses, anggota DPRD secara langsung menyerap aspirasi masyarakat. Hadi menilai partisipasi aktif warga merupakan indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat.
“Melalui Pokir, kebijakan pembangunan menjadi lebih inklusif dan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Pilar ketiga adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Pokir yang disampaikan melalui dokumen resmi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) memungkinkan setiap usulan ditelusuri asal-usul dan tujuannya, sehingga dapat meminimalisasi potensi penyimpangan anggaran.
Ia menambahkan, pengelolaan Pokir yang optimal akan berdampak positif terhadap keseimbangan roda pemerintahan. Kebijakan pembangunan pun dinilai menjadi lebih adil serta mampu mengakomodasi dinamika kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Hadi menyebut Pokir memiliki korelasi positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pasalnya, banyak usulan legislatif yang berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai indikator utama pembangunan manusia.
“Dengan perencanaan yang partisipatif, pemanfaatan sumber daya daerah akan lebih optimal. Efisiensi anggaran dapat tercapai karena alokasi dana diarahkan langsung pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
(Red/Tio)
