Jombang, Mediamedia.id – DPRD Kabupaten Jombang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jombang Tahun Anggaran 2025, Kamis (26/3/2026).
Dalam forum resmi tersebut, Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si memaparkan capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025.
Dalam penyampaiannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Jombang, Warsubi menjelaskan berbagai perkembangan indikator makro daerah serta keberhasilan pelaksanaan program strategis pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Bupati menyebut, kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Jombang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jombang pada tahun 2025 tercatat sebesar 76,37, naik dibanding tahun 2024 yang berada di angka 75,67.
Menurut Warsubi, kenaikan tersebut menandakan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Jombang berjalan ke arah yang lebih baik, sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang telah dirancang.
Sementara di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang pada tahun 2025 mencapai 5,34 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,19 poin dibandingkan capaian tahun 2024.
Selain itu, pemerintah daerah juga mampu mengendalikan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut terlihat dari Indeks Gini Ratio Jombang yang tercatat sebesar 0,302, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur.
Pada sektor infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Jombang juga berhasil melampaui target Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) dengan capaian 0,7197. Salah satu fokus utama yang direalisasikan selama 2025 adalah perbaikan akses jalan di wilayah terdampak banjir, termasuk ruas Blimbing–Gudo serta Ceweng–Kalianyar.
Dalam LKPj tersebut, Warsubi turut menyoroti program unggulan penguatan ekonomi desa melalui konsep “1 Dusun 1 Wira Usaha Baru (WUB)”. Program ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dengan memberikan pelatihan keterampilan, dukungan sarana prasarana, hingga bantuan permodalan sesuai potensi lokal masyarakat.
Tidak hanya itu, Pemkab Jombang juga menunjukkan komitmen perlindungan sosial dengan menyalurkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 13.500 petani tembakau dan pekerja rentan melalui pendanaan DBHCHT.
Warsubi juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan pendampingan legalitas kepada 302 Koperasi Desa Merah Putih, sebagai langkah konkret mendukung program pemerintah pusat dalam penguatan ekonomi kerakyatan.
Menutup laporan, Warsubi menegaskan bahwa sejumlah kebijakan strategis yang dilakukan sepanjang tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD Jombang pada tahun sebelumnya. Beberapa di antaranya meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh hingga 31,9 persen pada sektor pajak daerah, serta dukungan terhadap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyebut LKPj tersebut menjadi gambaran awal pelaksanaan visi “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua” di tahun pertama kepemimpinannya. Warsubi berharap DPRD Jombang dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.
Rapat paripurna yang berlangsung dalam suasana Idul Fitri 1447 Hijriah itu turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, pimpinan perangkat daerah, serta tokoh masyarakat.
Setelah dilakukan penandatanganan berita acara serta penyerahan dokumen LKPj Bupati 2025, kegiatan ditutup dengan acara halal bihalal sebagai bentuk silaturahmi, saling bersalaman, dan saling memaafkan.
(Red/Tio)
